apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah. 179. apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,. Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain: 1. Nomenklatur Piutang Daerah termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemberian Pinjaman;. Laman Bapenda Kabupaten. Obyek keduanya sama-sama pajak, tapi beda dalam perlakuan. Bupati adalah Bupati Klungkung. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Piutang Dagang. [1] DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada. Pengaturan tentang retribusi terdapat di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. 10. Daerah adalah Kabupaten Paser; 2. Bupati adalah Bupati Bone. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Retribusi Pelayanan. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selan jutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagi han retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atauTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; 2. Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Di era digital ini, Bendahara Penerimaan sangatlah terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah dan memperlancar tugas. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur. Sementara itu, merujuk Pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai. 1 1 3 04 14 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1 1 3 04 15 Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir 1 1 3 05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana PerimbanganDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (berdasarkan UU No. Mengenal Perbedaan Pengacara dan Penasehat Hukum. Pajak · Utang negara · Defisit pebelanjaan · Waran (pembayaran) Bank dan perbankan. 17/2003, tentang Keuangan Negara 4. tirto. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Ada kalanya piutang daerah mengalami status macet sehingga sulit dan/atau tidak dapat ditagih. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. Dec 3, 2021 · Retribusi perizinan tertentu. 4 . 4. 06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara. Piutang Usaha (Account Receivable) Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo. RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak. b. hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang NegaraDana alokasi umum. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan. Berbeda dengan retribusi jasa umum yang layanannya bersifat nonkomersial, retribusi golongan ini merupakan pungutan atas jasa dari pemda dengan menganut prinsip. Uang Kas. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan. 26 Ibid. 1. menjelaskan bagaimana dan seperti apa daluwarsa itu. Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Simak. Apa itu BPHTB? Simak pengertian BPHTB, lengkap dengan subyek dan obyek BPHTB. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut. 16 4. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk. Pertama, jasa. Daerah Kabupaten adalah Bangli. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, selain jenis retribusi. Published on June 6, 2019. Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa. Dua perbedaan pajak dan retribusi terletak pada dasar hukum serta pengertiannya. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset lancar atau current assets adalah kas, bank, dan sumber lain yang dapat dicairkan, dijual, atau dinilai dengan uang dan dipakai habis dalam satu tahun. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Namun, sifatnya gak memaksa. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Tap untuk memuat ulang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Itu adalah pengertian, ciri-ciri, dan jenis piutang dalam akuntansi yang harus Anda ketahui. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan : b. 3. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (4)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan. Total Kewajiban Lancar: 16. Definisi dan Klasifikasi Piutang 1. Tujuan. Penerimaan Negara Bukan Pajak diberikan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 1997TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 2. bahwa Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dihapuskan; c. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. Daerah adalah Kabupaten Mamuju; 2. (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang. yang. Pada pasal 1 angka 7 Undang-undang tersebut menyebutkan definisi Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. PUTUSAN Nomor 80/PUU-XV/2017. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. 2. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Telah timbulnya hak untuk menagih pendapatan, baik. 000. Belum memiliki mekanisme penagihan dan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Belum Mengatur. Lain-lain Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. 34 Tahun 2000, mendefinisikan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan. Mengenali perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan tentu sangat mudah. Setelah kamu memahami apa itu yang dimaksud dengan retribusi. (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Marihot P. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk. 12 Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP. 7 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4 . a) dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KOMPAS. Daerah adalah Kota Padang. Bupati adalah Bupati Tabanan. Nov 18, 2019 · Mencabut. Apa manfaat dari pajak daerah terhadap retrebusi administrasi daerah 3. Pengertian Retribusi Daerah Berdasarkan Pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta juga Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah ini. 3. Retribusi Daerah. MERUJUK Pasal 109 UU PDRD, retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Cadangan minimal perbankan · Deposito ·· Pasokan uang · Bank Daftar Bank di Indonesia · Daftar bank di dunia. Pasal 9. Piutang dari perikatan antara lain: 1. UMUM. Marihot P. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. KETENTUAN PERALIHAN. 39/PMK. 24 tahun 2005 Permendagri No. Retribusi perizinan tertentu. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengakuan piutang pajak ini disebabkan adanya potensi pendapatan negara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU KUP No. 29 tahun 2007. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT, Menimbang : a. Retribusi Daerah; 3. JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI. Oct 10, 2017 · Pengertian Retribusi. Perlu dipahami, restitusi pajak. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Hak daerah dalam bentuk piutang daerah tidak seluruhnya dapat diterima sesuai yang diharapkan. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengakuan Pendapatan-LO diakui saat: 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau. Gagal memuat gambar. Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Apakah laporan syarat penyaluran DAU yang telah di-upload pada tautan Lampiran. Namun, ada sedikit perubahan terkait pajak air ini. 5. 3. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. 1. 3. Ketentuan tentang tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;. Pajak Restoran dan Hotel : Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA SKPD I. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten. Uang tunai jadi salah satu contoh aset lancar. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau administratif berupa bunga dan/atau denda. 2. Walikota Tual menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Siahaan. Retribusi dan pajak adalah dua istilah berbeda yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Sementara itu, merujuk Pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 000,00 per Penanggung Hutang atau setara dan tanpa barang jaminan atau piutang daerah yang tidak. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi. Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga. 1 . pajak dan retribusi. Marihot,Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi: 1. Perbedaan pajak dan retribusi terlihat dari segi dasar hukum, manfaat, objek, jenis, dan lembaga pemungutnya. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Pajak daerah dan retribusi ternyata merupakan dua hal yang berbeda, singkatnya. 22 Siahan, P. Pengertian Retribusi Daerah. Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Sama halnya dengan Yin dan Yang, saat ada utang pajak maka akan. Namun, apakah Anda juga familiar dengan istilah.